Jakarta, Liputan86.com - sekelompok warga masyarakat yang menamakan diri Gerakan Rakyat Pembela Nakes (GRPN) mendatangi Komnas HAM untuk menjadi jembatan dan mediator terhadap 532 D4 Bidan Pendidik, di dalam Audensi tersebut dari pihak Komnas HAM Hari Kurniawan,S.H Selaku Komisioner menerima kehadiran para delegasi. 17/4/2024
Point point tuntutan yang disampaikan oleh GRPN sebagai berikut ;
Bahwa sebanyak kurang lebih 532 D4 Bidan Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi administrasi (yang melampirkan syarat pendaftaran pengalaman kerja lebih dari 2 tahun dari instansi), seleksi CAT, sampai pengisian DRH (yang harus melengkapi diantaranya test Napza, kesehatan, psikologi dll), yang biayanya tidak murah untuk salah satu dokumen pemberkasan usulan penetapan NIP PPK dan SK.
Setelah dari Komnas HAM masa Aksi belanjut ke OMBUSMAN RI, GRPN bersama dengan IBI bertemu dengan tim penerima pengaduan dan penanganan khusus untuk permasalahan tenaga kerja kesehatan dari pihak OMBUSMAN menerima laporan dari IBI dan GRPN terkait dugaan mal-administrasi dan mengagendakan bertemu dengan wakil Komisioner OMBUSMAN Robert Endijawer
Setelah itu masa berlanjut ke Kementerian Kesehatan RI didalam penyampaian Orasi nya Fritz Alor Boy selaku Jendral Lapangan menyampaikan beberapa Point;
Meminta Kementerian Kesehatan Untuk mengeluarkan NIP PPK dan SK bagi 532 Nakes D4 Bidan Pendidik.
Sementara itu Aktivis Senior Wilfridus Yons Ebit dalam orasi nya menyampaikan bahwa
Nakes D4 Bidan Pendidik sebagai pahlawan kemanusian perlu mendapatkan atensi khusus dari kementerian Kesehatan, karena tugas mereka begitu berat dalam memberikan pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat di berbagai pelosok daerah di Indonesia.
Yons Ebit dalam Orasinya menegaskan Bahwa mereka pun tidak akan meninggalkan kementerian kesehatan sebelum bertemu dengan dirjen Tenaga Kesehatan (Nakes)
Aksi yang diwarnai dengan bakar Ban berkali – kali sempat menimbulkan kemacetan yang cukup panjang karena masa aksi memblokade sepanjang Jalan Raya Kuningan Jakarta Selatan.
Sementara itu perwakilan dari Aktivis Mahasiswa Eveng Jawa meminta supaya kementerian kesehatan harus menunjukan etikat baik untuk menyelesakan pesoalan ini.
Masa aksi menduduki kementerian kesehatan sampai pukul 17.30 Wib sementara perwakilan GRPN bersama dengan perwakilan anggota DPRD dari beberapa kabupaten/Kota serta beberapa nakes berjumpa dengan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (Dir Binwas Nakes) dr.ZUBAIDAH ELVIA, M.P.H dalam Audensi nya beliau mengatakan bahwa jika nakes meminta NIP PPK dan SK ke Kemenkes RI salah alamat karena yang seharusnya mengeluarkan adalah dari kemenPAN – RB dan kemudian GRPN dan perwakilan Nakes merespons dengan nada yang keras, merasa kecewa dan protes dalam dialog tersebut. (F A B)
