JAKARTA, Liputan86.com– Anggota DPR RI komisi VII Zulfikar Hamonangan., SH., fraksi Partai demokrat meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite karena akan menambah beban Rakyat disaat PASCA COVID-19, Minggu (21Agustus 2022).
Ketika dijumpai awak media akrab dipangil sehari – hari BANG ZUL mengatakan bahwa pemerintah lebih baik menangung beban subsidi dan beban kenaikan harga minyak dunia dari pada rakyat yang harus menangung beban tersebut, ketika RAPAT KERJA badan anggaran DPR RI dan saat RDP dikomisi VII berulang ulang fraksi demokrat menentang kebijakan kenaikan harga bahkan ketika BANG ZUL menyampaikan pandangannya dihadapan DIRUT PERTAMINA jelas mengatakan, ” apa pungsi kami di DPR RI kalo tiba tiba pemerintah dengan mudahnya mengambil kebijakan kenaikan harga BBM tanpa persetujuan kami anggota DPR RI komisi VII.
“Jadi apa gunanya kami duduk disini sebagai wakil rakyat, kenaikan harga BBM pertalite akan berdampak pada kenaikan harga lainnya mulai dari biaya tarif tranfortasi, sembako kebutuhan sandang,papan dan pangan semua akan kena imbasnya apakah kita biarkan rakyat yang harus menangung itu semua.
pemerintah harus mencari solusi dan alternatif lain untuk membatalkan BBM pertalite disaat karena ini akan dapat terjadinya inplasi besar besaran nantinya dengan berkurangnya daya beli masyarakat dan pelaku UMKM sangat terkena DAMPAKnya atas kenaikan Harga BBM Pertalite ini jangan anggap sepele masalah ini dan jangan buat rakyat menjadi marah disaat situasi ekonomi rakyat yang belum stabil.
jika tetap juga pemerintah melakukan itu maka ini sangat sangat keterlaluan bagi saya, maka hentikanlah peroyek imprastruktur yang terlalu menyedot banyak anggaran sampai sampai pemerintah belum juga menyelesaikan kurang lebih 120 terliyun biaya subsidi yang ditangung oleh pertamina dan baru saja dibayar sebesar 25 terliun dari total 145 terliun lebih, maka IKN belum saatnya dipaksakan disaat instrumen keuangan negara belum stabil lalu kita ingin membuat ibu kota baru.
lebih baik kita perbaiki sistem tranfortasi dan seluruh kali kali dimanfaatkan sebagai jalur transfortasi yang eprktif di DKI dari pada harus buang buang uang besar untuk IKN yang akhirnya pertamina kesulitan keuangan akibat beban subsisi yang belum dibayar pemerintah pada pertamina lalu untuk mengurangi beban tersebut dilakukan kenaikan harga BBM pertalite dan juga rencana kenaikan harga GAS.
Kita baru saja mengalami langkanya minyak goreng baru saja ema ema merasakan langka minyak goreng dan sempat mahalnya harga minyak goreng sampai 27000/liter lalu tiba tiba sekarang datang kebijakan baru naikan harga tarif BBM pertalite sedangkan awalnya pemerintah mendorong rakyat untuk beralih kebahan bakar pertalite sudah kearah tersebut sekarang harganya dinaikan begitu saja lalu kemana lagi rakyat akan mengadu dan bicara kalo kami saja anggota DPR RI sudah seperti tidak berperan apa apa dengan cara cara naikan harga tanpa persetujuan dan menerima pandangan fraksi lalu tiba tiba terkesan dipaksakan.
(Aris)
